Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Qatar, Abdul Wahid Maktub, menegaskan tujuan dibentuknya "Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)" yang sesungguhnya adalah untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan Iraq ke tangan pendukung mantan Presiden Iraq, Saddam Hussein.
"Tujuan sesungguhnya ISIS adalah mengembalikan pemerintahan Iraq ke tangan pendukung mantan Presiden Saddam Husein yang digulingkan Amerika Serikat (AS)," tutur Abdul Wahid Maktub saat dihubungi Republika, Senin (4/8) siang. Menurut Abdul Wahid, ISIS merupakan para militan pendukung mantan Presiden Saddam Hussein yang ingin menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Iraq saat ini, Nuri al-Maliki.
Gerakan ISIS yang menganut paham Sunni tidak bisa menerima kepemimpinan Iraq yang berpaham Syiah dan merebut pemerintahan secara tidak sah dengan bantuan AS dan sekutu-sekutunya. "Sewaktu saya masih menjadi Dubes di Qatar, saya mendapatkan infonrmasi ini saat bertemu secara pribadi dengan seorang kerabat dekat Saddam Hussein," papar Abdul Wahid.
Profil dan ciri-ciri gerakan ISIS yang sangat militan dan radikal ini, lanjut Abdul Wahid, difatnya sama dengan yang saya dengar dari kerabat Saddam Hussein saat masih menjadi Dubes RI untuk Qatar. Abdul Wahid mengaku ingin meluruskan pemberitaan di berbagai media massa tentang ide khilafah yang diperjuangkan ISIS.
Menurut Abdul Wahid, propaganda ISIS mebentuk Khilafah di seluruh dunia Islam sengaja digembar-gemborkan oleh AS dan sekutu-sekutunya untuk nempertahankan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Nuri al-Maliki di Iraq. "Mustahil ISIS akan berjuang mendirikan khilafah di seluruh dunia, apalagi menguasai Jakarta, karena tujuan sesungguhnya ISIS adalah merebut pemerintahan Iraq dari rezim PM Nuri Al-Maliki," ungkap Abdul Wahid.
Isu khilafah, jelas Abdul Wahid, sengaja dibesar-besarkan oleh AS dan sekutunya karena ISIS sudah berhasil menguasai kota terbesar kedua di Iraq, Mosul, yang sangat kaya minyak. Adapun target ISIS sesungguhnya, tegas Abdul Wahid, ialah menjadikan kholifah mereka, Abu Bakar al-Baghdadi, untuk menjadi pemimpin Iraq penganti PM. Nuri Al-Maliki.
Setelah Pemerintah melalui rapat kabinet terbatas bidang politik keamanan yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk melarang keberadaan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia, Kementerian Agama dalam waktu dekat akan mengumpulkan tokoh dan pimpinan organisasi massa (ormas) Islam untuk membahas hal itu. Menter Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Selasa (5/8) menjelaskan Kementerian Agama bersama para tokoh dan pimpinan ormas Islam akan mencari formula yang tepat untuk menyikapi masalah ISIS tersebut.
Menteri agama mengatakan akan mengumpulkan tokoh-tokoh ormas Islam untuk kemudian mendiskusikan membahas dan kemudian menindak lanjuti apa langkah-langkah kedepan yang bisa dilakukan bersama dalam rangka mensikapi fenomena berkembangnya paham yang diusung oleh ISIS.
Lukman Hakim menambahkan, Kementrian Agama akan berupaya keras melakukan sosialisasi kepada seluruh ormas dan kelompok Islam di Indonesia terkait ancaman serius dari kelompok ISIS ini. Lukman menegaskan, penggunaan cara-cara kekerasan oleh kelompok ISIS sangat bertentantangan dengan ajaran Islam.
Badan Nasional Penanggulangan Teroris / BNPT mensinyaliir ada beberapa kelompok Islam di Indonesia yang sudah menyatakan bergabung atau bersimpati dengan perjuangan ISIS. Kepala BNPT Ansyad Mbaai menyebut diantaranya adalah kelompok Jamaah Anshorut Tauhid / JAT pimpinan Ustad Abu Bakar Baasyir. Saat dikonfirmasi Juru Bicara JAT Ahmad Fatih menyebutkan anggota JAT yang mendukung ISIS tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang tersebar di beberapa wilayah.
Sementara itu Pemerintah dikejutkan dengan kemunculan video ajakan bergabung dengan ISIS. Dalam video yang diunggah di situs youtube tampak beberapa orang asal Indonesia membawa senjata api laras panjang. Satu dari mereka mengaku bernama Abu Muhammad al-Indonesi. Ia mengajak umat Islam di Indonesia berjihad ke Irak dan Suriah.
Video ajakan jihad itu merupakan video terbaru dan diunggah oleh Jihadology pada 22 Juli 2014. Bulan lalu, ISIS juga merilis video yang berisi ajakan dari warga Australia, Jerman, dan Kanada. Terkait hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring untuk segera menghapus tayangan video itu.